PPRBM Solo Mendorong Implementasi Anggaran dan Kebijakan yang Berpihak Bagi ODDP dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, serta penggantinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017. Paradigma perencanaan dari kebijakan telah bergeser yang sebelumnya bersifat terpusat dan top-down menjadi kombinasi dari lima pendekatan: politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.

Dengan ini membuka peluang bagi semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), untuk berpartisipasi pada proses perencanaan dan penganggaran, serta membentuk anggaran daerah dan kebijakan publik melalui Musrenbang. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memiliki pendekatan yang serupa.

Musrenbang menjadi pintu masuk bagi masyarakat dan pemerintah mengenai prioritas kegiatan yang akan didanai oleh anggaran daerah. Pada konteks ini, PPRBM SOLO selaku Lembaga yang andil dalam mendampingi Kabupaten Banjarnegara melalui Program Dignity Inklusi turut serta menyoroti model pelibatan penyandang disabilitas dalam wacana penganggaran inklusif disabilitas.

PPRBM SOLO melalui Program Dignity Inklusi menyelenggarakan kegiatan “Workshop Implementasi Anggaran dan Kebijakan yang Berpihak bagi Penyandang Disabilitas dan ODDP” yang diadakan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 di Hotel Fox Harris Banjarnegara dengan narasumber kegiatan:

1. Istini Anggoro, Project Manajer dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM SOLO)

2. Slamet, Ketua Sementara DPRD Kab. Banjarnegara 2024-2029

3. Fajar Anggun Sawitri, S.STP., MSI., Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang Kab. Banjarnegara)

4. Agung Hermawan, S.IP., ME., Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermadesppkb Kab. Banjarnegara)

Peserta kegiatan yang terdiri dari unsur stakeholder PemKab-PemDes, SHG Desa Mertasari, OPDIS, PMKS Pamardi Raharjo, Puskesmas dll sebuah bentuk aksi kolektif dalam mengawal anggaran dan kebijakan yang berpihak pada Penyandang Disabilitas dan ODDP.

Sesi sharing dari SHG, Pemdes dan PLD Mertasari mengenai proses yang mereka lakukan dalam mengawal anggaran dan kebijakan Musrenbangdes 2025. Purwanto, Ketua SHG Desa Mertasari mengatakan, "Sangat senang karena dilibatkan mulai dari penyusunan pengajuan program dan pertama kali diundang dalam Musrenbangdes 2025". SHG/ KDD sebagai pintu masuk untuk memperjuangkan hak dan layanan bagi penyandang disabilitas dan ODDP dengan berkolaborasi dengan stakeholder lintas sektor.

Dalam mencapai proses pelibatan bermakna tadi tentunya perlu perspektif GEDSI dari para pemangku kebijakan khususnya serta peran aktif Masyarakat sebagai bagian penting dalam mengawal proses implementasi anggaran dan kebijakan yang berpihak bagi kelompok marjinal.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini diantaranya: adanya pemahaman yang benar tentang konstruksi isu disabiltas dalam konteks pembangunan, terdapat progam dan anggaran yang mengakomodir kebutuhan difabel di tingkat desa, adanya partisipasi difabel dalam pembangunan daerah, adanya layanan publik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang ramah difabel, dan terbentuknya Forum koordinasi difabel antar stake holder di segala tingkatan.

Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah adanya dokumen berupa pedoman terkait pembentukan SHG dan Anggaran Desa untuk diajukan ke Dispermadesppkb dan Stakeholder terkait agar bisa disosialisasikan dan nantinya dapat diterapkan di desa-desa wilayah Kab. Banjarnegara.

Gallery

Dokumentasi Kegiatan