Upaya Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Keberlanjutan melalui Penguatan Peran Pemangku Kepentingan sebagai Support System bagi Self Help Group di Kabupaten Banjarnegara

Dalam upaya untuk mendorong peran aktif SHG dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan membutuhkan peran dari berbagai pihak. Peran tersebut tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil (OMS), tetapi juga pihak pemerintah. Guna mendorong tercapainya hal tersebut, PPRBM Solo melalui program Dignity Inklusi melaksanakan kegiatan Penguatan Peran Pemangku Kepentingan sebagai Support System bagi Self Help Group di Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran multistakeholder dalam penguatan peran, kapasitas dan kesempatan bagi SHG Mertasari.

2. Mengarus utamakan isu disabilitas sebagai platform pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara.

3. Mendorong partisipasi SHG dalam proses pembangunan daerah.

4. Mewujudkan koordinasi multistakeholder di segala tingkatan.

Komitmen bersama antar stakeholder menjadi penting untuk disinergikan, misalnya dalam menciptakan system rujukan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain guna pemenuhan hak penyandang disabilitas dan ODDP. Melalui proses tersebut diharapkan menjadi media memperkaya informasi dan mendorong kolaborasi antar stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat khususnya SHG yang termasuk di dalamnya. Hal ini merupakan upaya dalam mendukung program kerja SHG nantinya dan harapannya menjadi praktik baik untuk bisa diadaptasi di desa-desa lain dengan dukungan OPD terkait, dapat berupa kebijakan maupun program yang berpihak pada penyandang disabilitas dan ODDP khususnya.

Pemerintah dapat berperan dalam mendukung SHG (self help group) melalui berbagai program dan kebijakan, diantaranya :

a. Mendorong program kegiatan yang responsif, seperti pemberian dana hibah atau kegiatan untuk membantu SHG.

b. Memfasilitasi kerja sama dan efektivitas SHG.

c. Memfasilitasi SHG untuk mengakses semua layanan seperti di bidang kesehatan, peningkatan keterampilan, layanan rehabilitasi sosial, mendorong untuk melakukan advokasi, sosialisasi hak penyandang disabilitas dan ODDP, dsb

PPRBM Solo mendorong agar peran pemerintah dapat dirasakan oleh SHG. Terwujudnya ruang diskusi publik pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan membantu SHG dalam peningkatan peran dan kapasitas dari SHG. Sehingga nantinya dalam menangani permasalahan yang ada, memperkuat keberlanjutan organisasi, dan peningkatan kualitas hidup.

Hanafi Slamet Sugiarto

(CO Kab. Banjarnegara - PPRBM SOLO)